Oleh: Amir Mahmud
( Direktur Amir Mahmud Center)
Pernyataan Komjen Pol. Marthinus Hukom —Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sekaligus mantan Kepala Densus 88 Antiteror—baru-baru ini menyoroti isu fundamental dalam kepemimpinan: hubungan erat antara integritas pemimpin dan budaya organisasi. Dalam pesannya, ia menegaskan:
Pemimpin yang berintegritas akan mempromosikan anak buah yang berintegritas. Pemimpin yang korup akan mempromosikan anak buah yang bermasalah, menciptakan ketertundukan buta demi perlindungan kekuasaan pribadi. Tuhan tidak pernah tidur. Segala sesuatu ada masanya.
Pesan ini diperkuat oleh pernyataan lainnya:
Pemimpin yang hebat mendorong terwujudnya integritas kolektif organisasi. Pemimpin yang jahat justru membangun kejahatan kolektif sehingga orang baik terlihat aneh.
Integritas Kolektif sebagai Pilar Organisasi
Dalam kajian teori kepemimpinan, integritas didefinisikan sebagai konsistensi antara nilai, ucapan, dan tindakan. Pemimpin yang berintegritas tidak hanya memegang teguh prinsip moral, tetapi juga membentuk sistem yang memastikan nilai-nilai tersebut diinternalisasi oleh seluruh anggota.
Konsep integritas kolektif merujuk pada kondisi ketika budaya organisasi dibangun atas prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Dalam kerangka kepemimpinan transformasional (Burns, 1978), pemimpin berintegritas memotivasi anggota untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, menciptakan iklim kerja yang produktif dan sehat.
Dari Loyalitas Buta ke Kejahatan Kolektif
Fenomena loyalitas buta terjadi ketika hubungan atasan-bawahan terdistorsi oleh kepentingan pemimpin, bukan oleh visi organisasi. Pemimpin korup akan mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang lemah secara moral agar kontrolnya tidak terganggu. Hal ini sesuai dengan konsep kepemimpinan toksik (Lipman-Blumen, 2005) yang menjelaskan bagaimana pemimpin destruktif memelihara budaya ketergantungan dan ketakutan.
Kondisi terburuk muncul ketika loyalitas namun berkembang menjadi kejahatan kolektif —yakni perilaku tidak etis yang dinormalisasi dalam organisasi. Pada tahap ini, standar moral berubah, orang baik dianggap ganjil, dan perilaku buruk menjadi kebiasaan. Kejahatan kolektif inilah yang meruntuhkan legitimasi organisasi di mata publik.
Implikasinya bagi Tata Kelola Bangsa
Pernyataan Marthinus Hukom memiliki pernyataan strategis pada konteks pemerintahan dan lembaga negara. Integritas kolektif adalah benteng terakhir dari keruntuhan tata kelola publik. Sejarah menunjukkan bahwa keruntuhan imperium dan negara sering diawali oleh hilangnya integritas penguasaan elit, diikuti oleh korupsi sistemik dan melemahnya kepercayaan masyarakat.
Oleh karena itu, membangun integritas kolektif bukan sekadar persoalan etika, tetapi kebutuhan strategi untuk menjaga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi bangsa.
Penutup
Analisis yang disampaikan Komjen Pol. Dr. Marthinus Hukom adalah pengingat moral bagi seluruh pemegang jabatan publik: kekuasaan adalah amanah, bukan hak pribadi. Kepemimpinan yang berintegritas menanam kebaikan untuk generasi mendatang, sedangkan kepemimpinan yang korup meninggalkan warisan kehancuran. Seperti yang ia tegaskan, Tuhan tidak pernah tidur, segala sesuatu yang ada masanya . Editor. Amir