Oleh. Amir Mahmud.
Kekuasaan selalu tampak memikat. Ia menjanjikan kemampuan untuk memperbaiki keadaan, menegakkan keadilan, bahkan mengubah sejarah. Namun di balik janji-janji itu, kekuasaan juga membawa risiko besar: ia bisa mengubah hati manusia. Sering kali bukan jabatan yang membuat seseorang menjadi sombong, tetapi perasaan memiliki kekuasaan yang perlahan menumbuhkan jarak antara dirinya dan kebenaran.
Dalam banyak kasus sejarah dan politik modern, kita melihat pola yang berulang. Mereka yang semula berbicara tentang keadilan, setelah berkuasa justru membungkam suara keadilan itu sendiri. Mereka yang dulu berjuang bersama rakyat, kini menganggap rakyat sebagai objek kekuasaan, bukan subjek yang harus dihormati. Inilah paradoks kekuasaan — ketika niat yang mulia dikalahkan oleh rasa memiliki kendali.
Kekuasaan dan Ilusi Kendali
Psikologi sosial menyebutnya illusion of control — ilusi bahwa seseorang dapat mengatur segalanya. Ketika kekuasaan mulai menempel pada diri, manusia perlahan kehilangan kemampuan untuk mendengarkan. Ia merasa paling tahu, paling berhak, dan paling benar.
Dari sinilah kesombongan struktural lahir — bukan dari pakaian atau jabatan, tetapi dari keyakinan batin bahwa dirinya tidak bisa salah.
Padahal, sebagaimana diingatkan oleh Nabi Saw :
يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا
“Wahai ‘Abdurrahman, janganlah engkau meminta jabatan. Sebab jika engkau diberi karena memintanya, engkau akan diserahkan (tanpa pertolongan Allah). Tapi jika engkau diberi tanpa memintanya, engkau akan diberi pertolongan.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini bukan sekadar larangan mencari jabatan, melainkan peringatan bahwa kekuasaan tanpa kesadaran spiritual akan menjerumuskan manusia pada kemandirian semu — seolah-olah ia tak lagi membutuhkan bimbingan Tuhan.
Dari Idealitas ke Pembenaran Diri
Banyak yang masuk ke wilayah kekuasaan dengan semangat memperbaiki keadaan. Namun setelah berada di dalamnya, batas antara pengabdian dan pembenaran diri menjadi kabur. Setiap keputusan yang diambil dianggap benar karena berasal dari “niat baik”. Padahal dalam etika Islam, niat baik tidak boleh mematikan akal sehat dan rasa keadilan.
Fenomena ini disebut moral disengagement — proses ketika seseorang mencabut dirinya dari standar moral universal demi kepentingan tertentu. Ia mulai menjustifikasi pelanggaran dengan kalimat, “demi stabilitas”, “demi rakyat”, atau “demi kepentingan negara”. Padahal yang sering dibela bukanlah rakyat, melainkan kursi.
Kekuasaan dan Hilangnya Kepekaan Sosial
Kekuasaan juga menciptakan jarak sosial yang tidak kasat mata. Orang-orang di sekitar penguasa sering kali takut berkata jujur, dan penguasa pun lama-kelamaan hanya mendengar kabar yang menyenangkan. Dalam sosiologi politik, ini dikenal sebagai the echo chamber of power — ruang gema kekuasaan, tempat suara kebenaran hilang karena tertutup tepuk tangan para penjilat.
Allah, telah memperingatkan manusia agar tidak tertipu oleh kedudukan:
وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا
“Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong, karena engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan setinggi gunung.” (QS. Al-Isrā’: 37)
Ayat ini bukan sekadar seruan moral, tetapi peringatan sosial: kekuasaan tanpa kerendahan hati hanya akan melahirkan keterasingan antara pemimpin dan rakyatnya.
Kekuasaan sebagai Amanah, Bukan Kehormatan
Dalam perspektif Islam, kekuasaan bukan hadiah, tetapi amanah. Ia tidak diminta, tetapi dijalankan dengan rasa takut dan tanggung jawab. Umar bin Khattab r.a., salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam, sering menangis di malam hari karena takut tidak mampu menunaikan amanah kekuasaan yang diembannya.
Ia tidak melihat kekuasaan sebagai kehormatan, tetapi sebagai beban yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Editor. Amir