Oleh: Amir Mahmud Center (AMC)
Dalam dinamika kehidupan berbangsa yang semakin kompleks, institusi keamanan seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tak pernah lepas dari sorotan. Polri bukan hanya sekadar penegak hukum, tetapi juga garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat. Namun, di tengah tantangan demokrasi yang kadang melampaui batas etika, terdapat upaya-upaya sistematis yang mencoba membenturkan Polri dengan kepentingan politik, bahkan menjadikannya kambing hitam dalam isu-isu publik yang sensitif.
Kita menyaksikan bagaimana Polri sering ditarik ke dalam pusaran konflik kepentingan, seolah-olah netralitas dan pengabdiannya pada negara dapat diragukan hanya karena adanya narasi yang dibangun untuk menggoyahkan kepercayaan masyarakat. Padahal, sebagai bagian dari institusi negara yang sah dan konstitusional, Polri telah menjalankan fungsi dan tugasnya dalam batas koridor hukum. Upaya delegitimasi terhadap Polri bukan hanya melemahkan kepercayaan publik, tetapi juga merusak sendi-sendi keamanan nasional yang sangat vital.
Demokrasi Pancasila menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi bukan kebebasan tanpa batas. Kebebasan itu harus bertanggung jawab dan tidak boleh digunakan untuk menciptakan konflik horizontal, apalagi menyerang aparat negara secara sepihak. Polri adalah bagian dari rakyat, bukan lawan rakyat. Maka ketika muncul narasi yang menggiring opini publik agar memusuhi institusi ini, kita patut bertanya: siapa yang diuntungkan?
Menjaga kepercayaan terhadap Polri berarti menjaga integritas negara. Menolak pembenturan antara Polri dan masyarakat adalah langkah bijak demi merawat demokrasi yang sehat. Polri tentu tak luput dari kritik, namun kritik yang sehat harus disampaikan secara objektif, bukan didasarkan pada prasangka politik atau kebencian ideologis.
Amir Mahmud Center (AMC) menegaskan pentingnya kesadaran kolektif untuk tidak menjadikan Polri sebagai objek pembenturan politik dan konflik sosial. Yang dibutuhkan saat ini adalah sinergi, bukan provokasi; kerja sama, bukan konfrontasi. Hanya dengan itulah keamanan dan keadilan sosial dapat benar-benar terwujud. Editor Amir